Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2002, dengan luas wilayah 11.875 kilometer persegi, terdiri dari 19 Kecamatan, 239 desa dan 12 kelurahan. Saat ini mulai berkembang pesat, khususnya di sektor pemerintahan dengan terbentuknya desa-desa baru.

Pesatnya perkembangan pemerintah desa baru tersebut, tentunya membutuhkan pemimpin, yang selama ini dipilih dengan sistem pencoblosan langsung menggunakan formulir C1 atau kertas suara. Pemilihan dengan cara konvensional dinilai kurang efektif karena berdampak pada biaya yang mahal atau high cost, juga membutuhkan waktu yang lama untuk proses perhitungan suara, bahkan tidak jarang terjadi sengketa yang berakhir di jalur hukum.

Dengan kondisi geografis Kabupaten Banyuasin yang 80 % merupakan wilayah perairan tentunya sangat tidak efisien melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara konvensional. Karena itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan mulai dari efisiensi anggaran, kecepatan dan keakuratan serta transparansi proses dan hasil pemilihan, Pemkab Banyuasin melakukan gebrakan dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pelaksanaan Pilkades.

Adalah electronic voting atau e-voting dengan Sistem Tanda Tangan Digital (SITANDI) yang menjadi inovasi Pemkab Banyuasin untuk melaksanakan Pilkades yang cepat dan akurat. Dengan e-voting SITANDI, tidak perlu lagi menggunakan kertas suara dan alat tusuk, tapi diganti dengan layar sentuh elektronik. Perhitungan juga dengan sistem komputerisasi,  maka ketika pemilih terakhir selesai memilih, menit itu juga hasil pemilihan dapat diketahui.

Pelaksanaan Pilkades perdana dengan sistem e-voting SITANDI telah diterapkan pada 161 desa se-Kabupaten Banyuasin, 24 Oktober sampai 17 Desember 2015, Hasilnya, pesta rakyat berlangsung lebih efisien, cepat dan akurat serta tidak lagi diwarnai sengketa Pilkades, karena dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sedangkan dengan sistem pemilihan konvensional mayoritas berakhir pada ranah hukum.

Begitu juga dengan pelaksanaan Pilkades kedua 16 November 2017, e-voting SITANDI dilaksanakan pada 48 desa se-Kabupaten Banyuasin, dan ternyata juga berdampak pada berkurangnya pemilih yang tidak menggunakan haknya atau golongan putih (Golput). Dengan demikian angka partisipasi pemilih juga mengalami peningkatan signifikan.

Implementasi e-voting SISTANDI pada proses Pilkades Pemkab Banyuasin diawali dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin sebagai dasar hukum, Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksananan Pilkades, serta Surat Keputusan Bupati Banyuasin untuk membentuk tim Pelaksana Pilkades secara e-voting.

Atas dasar regulasi yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tersebut, dilakukan berbagai persiapan, seperti pelatihan atau bimbingan teknis untuk panitia Pilkades dan tim pelaksana e-voting di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengundang tenaga ahli bidang teknologi dan informatika di Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pusat (BPPT).

Kemudian dilanjutkan dengan persiapan berbagai peralatan teknis, mulai dari komputer dengan layar sentuh, software, jaringan internet dan sumber daya manusia yang akan mengaplikasi sistem.

Setelah peralatan dan sumber daya manusianya siap, selanjutnya dilakukan simulasi oleh petugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Banyuasin dan perwakilan BPPT dengan mendatangi langsung desa-desa yang akan menyelenggarakan Pilkades.

Simulasi dilakukan dengan e-voting SITANDI pada form plano (C1), dimana pemilih hanya bisa memilih satu calon karena menggunakan komputer layar sentuh, maka pemilih hanya bisa memilih satu gambar calon yang tampil di layar komputer, dan apa yang disetuh itulah yang tercetak oleh printer secara otomatis sebagai bukti fisik telah memilih yang berisi barcode.

Perhitungan hasil pemilihan cepat karena hanya mencetak print out rekapitulasi langsung dari komputer. Begitu juga dengan pengiriman form plano cepat karena sudah dibuat aplikasi pengiriman form plano yang tertanda tangan digital (SITANDI) di smartphone.

Pada pelaksanaannya inovasi ini, tidak mengalami kendala yang berarti, hanya berupa kendala teknis yakni system error dan aliran listrik padam, semuanya dapat diatasi.

Pihak yang terlibat dalam inovasi e-voting SITANDI yaitu DPRD, Bupati Banyuasin, BPPT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan serta Media Massa.