Masalah gangguan penglihatan dan kebutaan adalah keterbatasan fisik yang mempengaruhi kondisi psikologis dan sosial ekonomi pasien, keluarga dan lingkungan. Apalagi dalam usia produktif, menderita kebutaan secara tidak langsung dapat menyebabkan kemiskinan.

Data BPS dari sebanyak 7.446.401 jiwa penduduk Sumatera Selatan, terdapat 0.78% atau 58.081 penderita katarak dan lebih dari 10% adalah orang miskin dan tinggal tersebar pada 3.232 desa dari 17 kab/Kota di Sumatera Selatan. Sebagian besar penduduk tidak tahu kalau menderita katarak yang mencapai 42,1% dan lebih dari 10 % adalah orang miskin, kemudian gangguan refraksi yang terdata pada siswa sekolah sebanyak 1.546.611 siswa dan 87,5% dari mereka tidak mampu membeli kacamata.

Akibat penderita gangguan penglihatan menyebar di pedesaan,  terjadi  “backlog” atau penumpukan penderita katarak,  karena keterbatasan akses bagi kelompok rentan tersebut mendapatkan layanan kesehatan mata. Langkanya dokter yang berminat ditempatkan di daerah terpencil dan belum semua kabupaten/kota di Sumsel memiliki fasilitas pemeriksaan kesehatan mata juga penyebab sulitnya mewujudkan pelayanan yang adil dan merata. Dimana, idealnya tidak ada perbedaan antara kota atau daerah terpencil.

Mengatasi kondisi tersebut, dengan iniasasi Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin dan leading sector Rumah Sakit Khusus Mata (RSKM) Sumsel, sejak tahun 2012  mengimplementasikan inovasi EMPEK IKAN BELIDA (Eyecamp Projek; Inisiatif Kontra Kebutaan Bergerak Keliling Daerah). Inovasi ini, menjadi solusi mengatasi kebutaan di Sumatera Selatan, dengan membawa layanan kesehatan mata lebih dekat kepada masyarakat (eyecamp) atau “jemput bola dimana pun ada penderita katarak”, termasuk operasi katarak gratis bagi warga tidak mampu yang bermukim di daerah terpencil.

Inovasi ini, selaras dengan Rencana Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (2005) Kementerian Kesehatan. Upaya ini, juga sejalan dengan komitmen global Vision 2020: The Right to Sight yang dicanangkan oleh WHO, bahwa tahun 2020 diharapkan setiap penduduk mempunyai hak untuk dapat melihat secara optimal. Tahun 2012, WHO mengemukakan angka kebutaan di Indonesia adalah yang tertinggi kedua di dunia setelah Ethiopia dan tahun 2017 Kemenkes mengeluarkan data lebih dari 50% kebutaan disebabkan oleh katarak.

Pelaksanaan inovasi ini, diawali dengan terbentuknya Focus group discussion (2011) dengan mengadakan diskusi kelompok bersama pemangku kepentingan dari multi stakeholder; pemerintah (Pemda, Dinas Kesehatan, RSKM) maupun non-pemerintah (LSM dan Perdami) untuk mengidentifikasi masalah-masalah kebutaan dan gangguan penglihatan beserta solusinya.

Dilanjutkan dengan menyusun rencana strategis, menindaklanjuti hasil dari diskusi (FGD) untuk memetakan analisa situasi; kekuatan, kelemahan, peluang dan sasaran, Sebagai acuaan rencana penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Sumsel .

Kemudian, inisiasi Gubernur Sumsel dituangkan melalui kebijakan, dengan membentuk Komite Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan dan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 813/KPTS/DINKES/2012 pada tanggal 21 Desember 2012. Komite terdiri dari unsur Pemerintah, BUMN, organisasi profesi dan LSM. Usai terbentuknya Komite PGPK, RSKM menjadi penanggung jawab bidang teknis dari komite tersebut maka  inovasi EIB secara incidental terlaksana mengingat kondisi saat itu (2012), angka kebutaan di Sumsel sudah mencapai lebih dari 1% dan setiap tahunnya terjadi penambahan penderita kebutaan akibat katarak 1 (satu) per mil dari jumlah penduduk sehingga penanganan mendesak dan sistemik dilaksanakan.

Persiapan hingga pelaksanaan EIB untuk pencegahan dan pemberantasan kebutaan dimulai dari membuat rencana kerja anggaran, dimana awalnya anggaran sekitar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel tetapi terlalu berbelit, karena status RSKM saat itu masih UPTD dan tahun 2013 menjadi  BLUD bertahap, penyusunan RKA diganti dengan menggunakan sistem Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mana setiap pemetaan perencanaan kegiatan dan penganggaran dilakukan mandiri.

RSKM mengidentifikasi, sasaran program tersebut seperti, orang miskin dan orang tua. Melalui laporan berkala dari Puskesmas tiap daerah di Sumsel, kemudian dilakukan penilaian awal terhadap laporan  melalui literatur review mengenai prevalensi kebutaan di Provinsi Sumsel sesuai dengan riset kesehatan dasar yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Dilanjutkan, penyusunan kerangka acuan atau TOR yang berisi kegiatan pokok dan rincian kegiatan EIB (lokasi, jadwal, sumber biaya, SDM pelaksana, Monev, target kegiatan dan sasaran). Serta menggalang kemitraan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota rutin diadakan untuk membahas langkah lebih lanjut. Inventarisasi mitra kerja terkait (LSM, BUMN, swasta dan organisasi profesi), dengan ditetapkan peran masing-masing agar secara berkelanjutan aktif memfasilitasi pelaksanaan program EIB.

Penandatangan MoU dengan multi stakeholder, untuk membentuk sumber daya pelaksana dengan sistem rotasi. Dengan demikian, bukan hanya penbiayaan yang tidak hanya mengandalkan APBD, tenaga ahli yang berkompeten juga tidak hanya berasal dari RSKM tetapi juga melibatkan anggota Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) Sumsel.

Dokter spesialis mata, perawat, dan paramedis serta pengemudi ambulance melaksanakan inovasi tersebut. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung mulai dari alat “screening” dan perlengkapan operasi untuk mengimplementasikan program tersebut.

Selama periode 2012-2016 dari sekitar 322 unit Puskesmas di Sumsel, berdiri 42 unit kamp mata dengan prioritas daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai, hal ini sesuai dengan kondisi real existing penyediaan sumber daya manusia dan dana.

Hasilnya, menurunkan jumlah penderita  kebutaan akibat katarak di Provinsi Sumsel, dengan kekuatan operasi luar gedung (eyecamp) yakni per tahun rata-rata 1.350 tindakan dengan total 6.759 penderita yang dioperasi selama 2012-2016 maka program ini telah mengurangi penumpukan backlog di daerah sebanyak 18.1% penderita kebutaan katarak dalam setahun, kemudian ditambah tindakan kuratif di dalam gedung periode yang sama sebanyak 11.448 penderita yang dioperasi (data medrec 2016), penurunan angka kebutaan katarak terjadi dengan signifikan tahun 2012 sebanyak lebih dari 1% menjadi 0.5% di tahun 2016.

Program ini, melibatkan Dinkes Provinsi sebagai rujukan RSKM selaku penanggung jawab UPT, dinkes kabupaten/kota sebagai mitra pelaksana di daerah, Puskesmas, memfasilitasi EIB dalam penjaringan serta membantu dalam edukasi/promosi ke masyarakat khususnya kelompok rentan di daerah terpencil.

Juga bergabung organisasi profesi, yaitu Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) Sumsel, lintas sektor lain, (BUMN, swasta, LSM), mereka terlibat aktif dalam pembiayaan melalui dana CSR sebagai tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat.