Wilayah Kabupaten Banyuasin didominasi perairan hampir sekitar 80 persen. Transportasi utama masyarakatnya adalah speedboat dan tongkang. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani masyarakat. Salah satunya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banyuasin.

Dengan  wilayah yang didominasi perairan, tentunya banyak kendala dalam melayani kebutuhan administrasi kependudukan. Apalagi memang tingkat kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Banyuasin belum cukup tinggi. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Disdukcapil yang bertugas melayani masyarakat dalam administrasi kependudukan.

Masih belum tingginya angka kepemilikan administrasi kependudukan karena terkendala beberapa masalah. Seperti wilayah Banyuasin yang didominasi perairan menyebabkan tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung masyarakat. Selain itu, belum semua masyarakat mengerti arti pentingnya dokumen kependudukan. Selain itu, budaya yang melekat di sebagian masyarakat bahwa belum akan mengurus dokumen kependudukan kalau tidak butuh/kepepet.

Disdukcapil tentunya tidak bisa terpaku kepada layanan dokumen kependudukan reguler di kantor. Walaupun fasilitas pendukung lengkap. Begitupun program layanan satu hari selesai (one day service) bisa selesai bila dokumen lengkap sudah berjalan, tapi harus ada inovasi untuk mendongkrak angka/jumlah kepemilikan dokumen kependudukan.

Karena itu, dibutuhkan suatu rencana strategis dan terpadu sehingga masyarakat mau dan tergerak untuk mengurus dokumen kependudukan. Layanan ini tentunya harus lebih dekat ke masyarakat yang membutuhkan, gratis, mudah, dan terpadu. Langkah ini disebut dengan roadshow atau keliling jemput bola ke setiap kecamatan di wilayah Kabupaten banyuasin.

Bentuk layanan yang diberikan tentunya sesuai dengan kebutuhkan masyarakat terkait dokumen kependudukan. Yakni kartu keluarga, KTP elektronik, akta-akta catatan sipil, surat pindah, dan surat keterangan lainnya.

Sebelum melaksanakan roadshow atau jemput bola, tentunya harus ada pemberitahuan atau pengumuman terkait layanan terpadu untuk dokumen kependudukan tesebut. Sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal. Pengumuman atau pemberitahuan tersebut tentunya melibatkan aparat kecamatan dan perangkat desa setempat.

Selain itu didukung dengan media informasi lainnya agar pesan layanan yang akan diberikan bisa sampai ke masyarakat. Seperti menggunakan spanduk, pamflet, leaflet, sosialisasi, dan sebagainya. Diharapkan semua rencana pesan layanan terpadu tersebut bisa tersampaikan secara maksimal.

Namun, ini tentunya harus ada evaluasi dari setiap roadshow atau jemput bola atau keliling. Tim yang melakukan roadshow harus membuat laporan tertulis hasil layanan dan kendala yang dihadapi. Sehingga ada perbaikan untuk roadshow berikutnya.

Dari beberapa kegiatan roadshow, ternyata memang ada beberapa yang dihadapi petugas di lapangan. Paling utama adalah masyarakat pedesaan rata-rata belum bisa menerima bila anaknya dibuatkan dibuatkan kutipan akta disebutkan anak seorang ibu. Hal ini dikarenakan pernikahan mereka tidak dicatat dan tidak memiliki buku nikah. Penyebabnya karena masyarakat belum memahami akibat hukum apabila pernikahannya tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki buku nikah.

Tentunya dengan adanya roadshow atau jemput bola dari petugas Disdukcapil ini menjadi pembelajaran agar ke depan setiap pernikahan harus tercatat dan diterbitkan buku nikah. Begitupun para pemangku kepentingan atau aparat kecamatan dan perangkat desa bisa memberikan informasi atau pencerahan agar bila ada warganya yang akan menikah untuk diberi sosialisasi dan pencerahan.

Lebih jauh tentunya ada dampak berkelanjutan dari kegiatan roadshow/jemputbola untuk layanan pengurusan dokumen kependudukan. Tujuannya agar penduduk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, mudah, dan murah.  Inovasi ini memberikan dampak dari penggunaan anggaran dari APDB 2016 sebesar Rp7,14 Miliar dan pada anggaran 2017 menjadi Rp9,09 Miliar.

Apalagi langkah Disdukcapil tersebut didukung UU No 24/2013 tentang administrasi kependudukan yang mengakut sistem stesel aktif, gratis dan jemput bola, serta pelaporan kelahiran, pengakuan anak, dan pengesahan anak wajib dilaporkan oleh penduduk (kepala keluarga).

Selain juga, mewujudkan pengelolaan database kependudukan yang berbasis teknologi informasi yang lebih valid. Begitu pun tingginya peran aktif para kepala desa, aparat kelurahan dan kecamatan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih tertib. Database kependudukan yang lebih valid tentunya akan banyak manfaatnya bagi Pemkab Banyuasin. Seperti dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran bantuan atau sejenisnya, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal.

Lebih jauh lagi, dengan program roadshow atau jemput bola layanan dokumen kependudukan oleh Disdukcapil sangat bermanfaat untuk Kabupaten Banyuasin yang didominasi wilayah perairan. Karena efektif dan efisien dalam memberikan layanan dokumen kependudukan langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Karena bisa memotong/memangkas waktu, biaya dan sistem birokrasi. Sehingga biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan memberikan benefit dan manfaat yang luar biasa biasa bagi masyarakat serta tujuan organisasi. Yakni tertib administrasi kependudukan. 

Karena benefit dan manfaat yang dirasakan sangat banyak, untuk itu inovasi roadshow atau jemput bola layanan dokumen kependudukan perlu diteruskan. Tentunya inovasi ini diharapkan bisa diterapkan pada OPD lainnya di jajaran Pemkab Banyuasin. (**)