Tanah adalah permukaan bumi yang terbatas yang ditempati oleh sekelompok orang sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Banyak masyarakat di Kabupaten Banyuasin yang membuka, mengusahakan dan mengelola tanah negara yang belum terdaftar. Mereka memerlukan pengakuan dari Pemerintah dalam bentuk surat tertulis atas tanah usaha tersebut. 

Kondisi ini tak jarang menjadi perselisihan dan permasalahan atas pengakuan atas tanah yang tumpang tindih. Biasanya menimbulkan konflik horizontal dan cenderung anarkis, tidak jarang menyebabkan hilangnya nyawa dan permasalahan hukum antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, dan perusahaan dengan perusahaan.

Banyak masalah pertanahan yang terjadi di Kabupatean Banyuasin seperti sengketa tanah akibat bukti kepemilikan ganda, banyak lahan yang belum memiliki dokumen kepemilikan awal, peralihan hak secara lisan tanpa adanya dokumen peralihan hak. Belum tertibnya data kepemilikan/penguasaan tanah biasanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi kebutuhan atas tanah semakin meningkat dan menyebabkan harga tanah menjadi mahal.

Tak mau terjadi konflik yang dalam, Kabupaten Banyuasin mencari cara agar kepemilikan tanah atas negara bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka muncullah inovasi pembuatan blanko Surat Pengakuan Atas Tanah Mudah, Aman, Mensejahterahkan Rakyat dan Terpercaya (SPHAT Master) yang didasari oleh Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 456 Tahun 2012 yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan SPHAT di Kabupaten Banyuasin.

Dengan pelaksanaan penatausahaan SPHAT yang tertib dan teregistrasi secara bertahap permasalahan sengketa pertanahan menjadi menurun dan memberikan proses pembelajaran yang baik bagi setiap orang akan pentingnya pendokumentasian atas tanah yang dikuasainya.

Hal itu selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Inovasi ini sangat berdampak baik sesuai dengan program Presiden Joko Widodo bahwa setiap warga Negara harus mempunyai tanah usaha yang jelas dan cukup serta mempunyai legalitas atau sertifikasi hak milik.

Selain itu mendukung program kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menertibkan tanah rakyat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan dasar yang sudah jelas maka mempermudah kerja BPN dan dapat diyakini tanah yang tertera dalam SPHAT tersebut dalam keadaan aman dari sengketa kepemilikan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perbup Banyuasin Nomor 456 Tahun 2012 dan Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2014 dilakukan sosialisasi dan tujuan penyelenggaraan SPHAT yang meliputi: memberikan wawasan tentang peraturan di bidang pertanahan, memberikan penjelasan tentang penataan wilayah, memberikan penjelasan dan pengetahuan pembuatan peta bidang tanah sesuai standar, memberikan wawasan tentang hukum pertama tanah, dan memberkan penjelasan tentang tata cara penatausahaan SPHAT.

Sasaran sosialisasi meliputi pertama kelompok masyarakat yang dulunya memiliki izin parit dari Pasirah padahal izin parit tidak berlaku lagi, kedua masyarakat yang sering membuka lahan, ketiga kelompok tani yang membuka lahan tidak produktif, dan keempat adalah perusahaan-perusahaan Pertanian dan Perkebunan yang bekerjasama dengan masyarakat dalam bentuk plasma.

Untuk melaksanakan inisiatif ini ada beberapa sumber daya yang digunakan diantaranya biaya pelaksanaan inisiatif ini murni dari APBD Kabupaten Banyuasin dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Sedangkan Sumber Daya Manusia di tingkat Kabupaten adalah Kepala Bidang dibantu tiga  Kepala Seksi dan didukung staf PNS dan non PNS. Untuk tim dari Desa/Kelurahan adalah Kades/Lurah  sedangkan tim Kecamatan adalah Camat se-Kabupaten Banyuasin, dan terakhir adalah pihak ketiga seperti pihak Bank yang menerima SPHAT sebagai agunan.

Inovasi pelaksanaan SPHAT baru pertama kali dilakukan di Indonesia yang memberikan pengakuan hak atas penguasaan tanah secara formal dengan menggunakan blanko/surat berharga yang dicetak langsung oleh Perum Peruri. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai agunan pinjaman di Bank senilai minimal Rp25 Juta atau bisa juga sesuai dengan harga pasar lahan tersebut.

Pemetaan tanah sudah melakukan sistem Global Positioning System (GPS) sehingga akurasi koordinat tanah terjamin. Proses penerbitannya setara dengan penerbitan sertifikat dan meminimalisir adanya tumpang tindih kepemilikan. Kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional dan sektoral. Kewenangan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta pelayanan publik, baik pelayanan kepada masyarakat, badan hukum swasta, sosial, keagamaan dan institusi pemerintah sebagai pelayan publik. (*)