Kabupaten Muara Enim memiliki 245 desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pemilihan Kepala Desa dilakukan pemilihan secara serentak.

Namun pada tahun 2015 dilakukan pemilihan 86  kepala desa serentak dengan menggunakan proses penjaringan secara manual. Berdasarkan data terdapat 11 desa menyampaikan ketidakpuasan terhadap proses penjaringan yang dilakukan secara manual. Masyarakat mencurigai adanya permainan antara panitia penyelenggara pemilihan dengan bakal calon. Proses penjaringan secara manual dianggap tidak transparan dan rawan kecurangan.

Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten Muara Enim mencari cara agar pemilihan Kepala Desa dilakukan secara transparan, adil dan demokratis. Akhirnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muara Enim menggagas ide untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ide ini kemudian melahirkan inovasi yang disebut dengan SIMPAPDES (Sistem Informasi Penjaringan Aparatur Pemerintah Desa).

SIMPAPDES merupakan inovasi penjaringan bakal calon aparatur pemerintah desa dengan menggunakan aplikasi berbasis web di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Inovasi ini merupakan solusi permasalahan penjaringan aparatur pemerintah secara manual yang menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat karena tidak percaya dengan proses penjaringan manual.

Adanya kecurigaan hasil pemilihan merupakan permainan panitia penyelenggara dengan bakal calon kepala desa. Pada 2015 dari 86 (delapan puluh enam) desa yang melakukan proses penjaringan secara manual terdapat 11 desa yang menyampaikan ketidakpuasan.

Inovasi ini akan terus berlanjut dengan didukung Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Muara Enim. Selain itu telah dianggarkan biaya pengembangan sistem aplikasi SIMPAPDES sebesar Rp. 50.000.000 yang berasal dari APBD Tahun 2018.

Menu aplikasi SIMPAPDES memuat Format pengisian data persyaratan bakal calon Kades dan bakal calon BPD, Format pengisian data persyaratan perangkat desa. Bank soal untuk bakal calon Kepala Desa yang secara otomatis muncul dalam aplikasi apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 orang, memuat skoring nilai masing masing bakal calon Kades, BPD dan Perangkat Desa, Memuat penilaian tambahan bagi bakal calon Kades yang memperoleh skor nilai yang sama lebih dari 1 orang. Jika itu terjadi maka bakal calon Kades ditentukan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia bakal calon yang secara otomatis muncul dalam aplikasi ini.

Strategi pelaksanaan inovasi pertama membentuk tim yang akan menyiapkan pelaksanaan inovasi, kedua berkoordinasi dengan stakeholder terkait, pihak penyedia sistem aplikasi, serta melakukan uji coba dan evaluasi hasil uji coba, ketiga pelaksanaan inovasi yaitu menjaring bakal calon kepala desa dengan menggunakan aplikasi SIMPAPDES.

Bakal calon yang akan mengikuti pemilihan kades, BPD dan perangkat desa harus mengisi data-data melalui aplikasi SIMPAPDES. Hasil penjaringan akan dicetak sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti proses penjaringan bakal calon kades, BPD dan perangkat desa sehingga masyarakat tidak mencurigai adanya permainan antara panitia penyelenggara pemilihan dengan bakal calon.

Hasil penjaringan masing masing bakal calon Kades, BPD dan perangkat desa dapat di-print out sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti proses penjaringan/penyaringan bakal calon Kades, BPD dan perangkat desa.

Dengan adanya layanan inovasi SIMPAPDES proses pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengangkatan perangkat desa terlaksana lebih transparan, efektif, efisien, tertib, aman, adil, demokratis, dan akuntabel. Campur tangan dari pihak-pihak tertentu pada proses penjaringan bakal calon kepala desa, BPD dan perangkat desa tidak terjadi lagi karena sistem ini tidak dapat direkayasa dan dikontrol secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai di tingkat kabupaten

Setelah inovasi dilaksanakan, maka dari 37 desa yang mengikuti proses penjaringan bakal calon Kepala Desa pada tahun 2017 hanya 1 desa yang menyampaikan ketidakpuasannya atas proses penjaringan tersebut.

Manfaat utama dari inovasi ini yaitu :

  1. Proses pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengangkatan perangkat desa terlaksana lebih transparan, efektif, efisien, tertib, aman, adil, demokratis, dan akuntabel.
  2. Campur tangan dari pihak-pihak tertentu pada proses penjaringan bakal calon kepala desa, BPD dan perangkat desa tidak terjadi lagi karena sistem ini tidak dapat direkayasa dan dikontrol secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai di tingkat kabupaten
  3. Setelah inovasi dilaksanakan, maka dari 37 desa yang mengikuti proses penjaringan bakal calon Kepala Desa pada tahun 2017 hanya 1 (satu) desa yang menyampaikan ketidakpuasannya atas proses penjaringan tersebut.

Inovasi ini akan terus berlanjut dengan didukung Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Muara Enim. Selain itu telah dianggarkan biaya pengembangan sistem aplikasi SIMPAPDES sebesar Rp.50.000.000,- yang berasal dari APBD Tahun 2018. Daerah lain yang telah melakukan studi banding terkait aplikasi SIMPAPDES yaitu Kabupaten OKU Timur dan Kota Prabumulih.