Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin meluncurkan program  Inovasi Kemudahan Pelayanan Pajak (PBB-P2) Tepat dan Terintegrasi (Ikan Patin). Program Ikan  Patin  ini diharapkan bisa menjadi solusi tepat bagi kemudahan masyarakat di Kabupaten Banyuasin. 

Pajak Bumi & Bangunan Perkotaan & Pedesaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak baru bagi daerah. Dalam perjalanan pengelolaannya terdapat hambatan dan masalah. Diantaranya masyarakat selaku wajib pajak (WP) mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu, lemahnya sistem administrasi pelayanan kepada WP, karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sarana dan prasarana, organisasi, dan lainnya.

Pengerahan petugas pemungut pajak yang menerima pembayaran dari WP yang dianggap lebih memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya juga dinilai tidak efektif oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menganggap birokrasi terlalu panjang dan rawan terjadi selisih jumlah setoran.

Karena itu, diluncurkan program “Ikan Patin” sebagai inovasi pelayanan pajak (PBB-P2) yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. Ide pemanfaatkan teknologi informasi administrasi perpajakan modern PBB atau SISMIOP. Ini bertujuan meningkatkan dan pengembangan sistem yang ada serta meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelayanan kepada WP.

Beberapa strategi yang diterapkan untuk mewujudkan program ini bisa berjalan baik,  menjadikan sistem administasi PBB online. Sistem ini untuk pendataan ulang objek pajak melalui sistem online terintegrasi. Selain itu juga penerapan payment online system (POS). POS PBB-P2 ini merupakan jantung pendukung sistem informasi dan manajemen objek pajak (Sismiop) yang berfungsi meningkatkan pelayanan kepada WP.

Untuk lebih mendongkrak program “Ikan Patin”, tentunya Pemkab Banyuasin melakukan beberapa strategi dengan membutuhkan goodwill dan dukungan kepala daerah dan para pemangku kepentingan. Seperti perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), pembuatan Perda No 16/2012 tentang PBB Perdesaaan dan Perkotaan, membentuk tim pelaksana persiapan pBB-P2, serta lainnya.

Dengan dukungan tersebut, baik dari eksekutif maupun legislatif, dibuatkan beberapa standar baku pelayanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan PBB-P2. Pengembangan SDM yang dimiliki melalui pendidikan, bekerjasama dengan perbankan untuk pembayaran melalui fasilitas online payment, dan lainnya.

Setelah program “Ikan Patin” outputnya sangat memuaskan dan memudahkan monitoring arus penerimaan PBB ke kas daerah, peningkatan jumlah objek pajak, peningkatan penerimaan pendapatan dari PBB-P2.  Contohnya penerimaan PBB-P2 pada 2014 sebesar Rp6.600.215.493, maka pada 2017 menjadi Rp12.254.682.553.

Untuk menjadi lebih baik ke depannya, dilakukan monitoring dan evaluasi atas program tersebut, dari aspek waktu dan frekuensi. kepuasan WP dari segi pelayanan, maupun dari aspek program, dan indikator target dan realisasi atau pencapaian.

Program ini memberikan bermanfaat secara keseluruhan, karena WP mendapat kepastian tempat pelayanan pembayaran yang mudah dijangkau, prosedur yang mudah dan waktu yang lebih singkat, serta adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak.  (*)