Pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sudah tertib. Bahkan laporan dari kantor Pemerintahan dan Kecamatan di Muara Enim lebih cepat dan tepat waktu. Itu semua berkat layanan inovasi dari program Layanan Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Muara Enim (siLakan Deh) yang digagas oleh BPKAD Kabupaten Muara Enim pada tahun 2015. 

Target waktu penyelesaian yang rigid dalam penyusunan/perubahan anggaran, penatausahaan dan laporan keuangan daerah harus tepat waktu. Keterlambatan dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak ditolerir dan akan mendapatkan sanksi untuk setiap keterlambatan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Raperda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun akan dikenai sanksi administrative. Berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan selama enam bulan.

Inovasi “siLaKan Deh” di BPKAD Kabupaten Muara Enim, adalah inovasi berupa layanan “one stop services” dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.  Layanan yang disediakan berupa penyediaan fasilitas Laboratorium Keuangan, dilengkapi dengan layanan pemberian konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis.

Sebelum adanya program siLakan Deh, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selalu kewalahan melaporkan proses pengelolaan keuangan ke BPKAD Kabupaten Muara Enim tepat waktu. Banyak kendala yang dihadapi oleh OPD salah satunya adalah ketidakstabilan layanan internet yang menjangkau lokasi kantor Pemerintahan dan Kecamatan di Muara Enim.

Keterbatasan jangkauan layanan internet untuk menjangkau lokasi kantor Pemerintahan dan kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Enim,  saat ini hanya tersedia 140 MB untuk seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim, sehingga beberapa OPD yang koneksi internetnya tidak dapat melakukan dial up melalui jaringan Pemda, melakukan dial up VPN Modem.

Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya ruang khusus yang memadai untuk kegiatan yang melibatkan seluruh OPD. Tak heran jika staf OPD lainnya berdesakan, antri di selasar dan ruang kerja BPKAD untuk melakukan entry data keuangan.

Sebelumnya  program inovasi “siLakan Deh”, BPKAD telah menggunakan aplikasi sistem Informasi Daerah (SIMD@) pada tahun 2011 secara offline. Pada tahun 2014 diterapkan secara online namun belum berbasis web. Hingga saat ini SIMD@ terus mengalami pengembangan sampai versi 2.7.0.12.

Pada Tahun 2015, BPKAD Kabupaten Muara Enim berinisiatif untuk membuat Laboratorium Keuangan. Beberapa komputer bantuan yang dikembalikan oleh OPD kepada BPKAD, diperbaiki dan dimanfaatkan kembali. Selanjutnya seluruh prasarana tersebut dimobilisasi dalam satu ruangan “Laboratorium Keuangan” yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD.

Laboratorium Keuangan saat ini dilengkapi dengan layanan konsultasi, pendampingan dan pembinaan. Sehingga menjadi layanan keuangan daerah dan aset  yang terintegrasi kepada OPD dengan nama inovasi “siLaKan Deh” (Layanan Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Muara Enim).

Keberhasilan inovasi ini sangat didukung oleh komitmen Pimpinan Daerah. Untuk menjamin kelanjutan program ini, Bupati Muara Enim menerbitkan Surat Edaran tentang Layanan Keuangan “siLaKan Deh”, dengan dukungan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan inovasi. Hingga kini Inovasi ini masih berjalan sampai sekarang, dan masih dapat ditingkatkan lagi baik dari sisi pengetahuan aparatur maupun dari peningkatan prasarana pendukung. 

Berkat keberhasilan inovasi ini, ada beberapa daerah Kabupaten di Sumsel yang akan menerapkan program siLakan Deh. Tiga Kabupaten itu adalah Kabupaten OKU Selatan, Lahat, dan Ogan Ilir. Ketiganya sudah melakukan studi tiru layanan keuangan dan aset ke BPKAD Kabupaten Muara Enim. 

Ketiga Kabupatean ini telah melihat langsung layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Muara Enim, serta bagaimana inovasi ini mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. (*)