Amnesti Tangki Septik Bocor merupakan program unggulan pemerintah kabupaten (pemkab) Muara Enim. Inovasi ini didasarkan atas prinsip “yang mencemar harus membayar, yang sesuai aturan diberi insentif” sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Tujuannya meningkatkan akses sanitasi layak. Sasarannya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).  Inovasi ini menjadi jawaban terhadap permasalahan sanitasi. Khususnya dalam hal pengelolaan air limbah domestik, lumpur tinja, dan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di kalangan masyarakat.

Sebelum adanya inovasi ini, masyarakat yang menggunakan tangki septik sekitar 56 persen. Sebanyak 82,9 persen masyarakat bahkan tidak pernah menguras tangki septiknya. Dan 35,6% masyarakat memiliki tangki septik yang tidak aman. Nah, tangki septik yang tidak pernah dikuras berpotensi bocor,  mencemari air dan tanah.

Belum lagi 48 persen penduduk masih buang air besar sembarangan. Survei Environmental Health Risk Assessment (EHRA) menemukan bahwa selain ke jamban pribadi, orang dewasa juga BAB ke sungai, kebun/ pekarangan, WC helikopter, selokan, parit, dan lubang galian.

Hasil studi EHRA lainnya, dari 1.170 rumah tangga di 26 desa/ kelurahan, yang punya saluran pembuangan air limbah sekitar 61 persen. Sedangkan 39 persen tidak ada. Terjadi pencemaran karena limbah sampah dan tinja rumah tangga sebanyak 54,6 persen. Dampaknya, angka kesakitan yang diakibatkan oleh penyakit berbasis air (waterborne diseases) meningkat.      

Angka kesakitan untuk Diare di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2015 sebanyak 15.281 kasus. Dari permasalahan pengelolaan air limbah domestik dan lumpur tinja tersebut, diperlukan upaya percepatan pembangunan sanitasi untuk mencapai universal akses pada tahun 2019.

Awal 2017, pemerintah kabupaten (pemkab) Muara Enim melakukan inovasi program Amnesti Tangki Septik Bocor (ATSB). Semula dilaksanakan di tiga kecamatan. Kemudian  direplikasi pada dua kecamatan lain. Lima kecamatan itu yakni Muara Enim, Lawang Kidul,  Ujan Mas, Benakat, dan Gunung Megang

Untuk keberlanjutan program itu, pemkab sudah berkomitmen menyediakan anggaran yang cukup besar.  Dalam APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2017 dialokasikan Rp1,5 miliar untuk pengadaan tangki septic. Termasuk biaya sosialisasi kepada perangkat daerah dan sosialisasi di tingkat kecamatan, honor kader kesehatan, kampanye inovasi di media massa dan radio serta pelatihan kader kesehatan.

Dalam APBDes tahun 2017 dialokasikan Rp Rp.75.000.000  untuk pembangunan WC umum di 15 (lima belas) desa. Kemudian menyusun raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Selain itu, mengadakan MoU dengan Baznas yang akan memberikan bantuan jamban sehat. Juga menjalin komitmen dengan PT Bukit Asam Tbk untuk membantu pembiayaan inovasi melalui CSR.

Dibentuk juga kelompok kerja (pokja) air minum dan sanitasi. Anggotanya dari beberapa perangkat daerah seperti Bappeda, BPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Lingkungan Hidup. Pokja ini mendapatkan bantuan teknis dari Urban Sanitation Development Program (USDP) yang memberikan assesment terhadap permasalahan sanitasi di Muara Enim.

Pemkab memberikan rewards dan punishment bagi masyarakat yang melaporkan kebocoran tangki septiknya. Reward yang diberikan berupa subsidi penggantian satu paket tangki septik dan penyedotan tinja gratis untuk periode tiga tahun pertama. Tak hanya MBR, pemkab juga berikan kesempatan kepada masyarakat non MBR untuk mendaftarkan dan melakukan penyedotan tinja sesuai biaya retribusi yang ditetapkan dalam perda.

Keberhasilan inovasi ini terlihat jelas. Kepemilikan jamban sehat permanen (JSP) meningkat. Dari Desember 2015 sebanyak 14.928 JSP menjadi 16.449 JSP di Desember 2017. Telah dibangun 500 tangki septik untuk MBR di tiga kecamatan. Lalu, meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, akses jamban sehat, dan tersedianya tangki septik aman dari sebelumnya sebesar 61,13 persen menjadi 72,08 persen pada 2017.

Meningkatnya penyedotan lumpur tinja dari 3 m3/hari menjadi lebih dari 10 m3/hari. Pemantauan pelaksanaan inovasi ini dilakukan berjenjang mulai dari tingkat desa/lurah, kecamatan, OPD terkait hingga sampai ke Sekda. Hasil evaluasi lalu dilaporkan kepada  bupati setiap enam bulan sekali.

Kini, ketidakadaan data awal yang valid mengebnai rumah tangga MBR teratasi dengan pendataan yang melibatkan kader kesehatan dan ASN dalam pelaksanaan inovasi ini. Muncul harapan lain masyarakat. Yakni meminta bantuan penyediaan jamban/kloset karena harganya cukup mahal bagi MBR. Aspirasi ini telah diakomodir dengan menganggarkan dana dalam APBD  2018 untuk penyediaan jamban/ kloset.

Dampak positif dari inovasi ini yaitu berubahnya perilaku dan pola hidup masyarakat dari buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban sehat. Kemudian, meningkatnya kesadaran masyarakat akan tangki septik sehat, dan kewajiban menguras tanki septik secara berkala. Secara kesehatan, angka kesakitan diare di kalangan masyarakat miskin berkurang. Begitu juga dengan pencemaran lingkungan. (*)